Penduduk Miskin Bengkulu Turun

Penduduk Miskin Bengkulu Turun
Menurut Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Drs Carsadi MSi, jumlah pendudukan miskin di Provinsi Bengkulu pada bulan Maret 2009 sebanyak 324,13 ribu dengan persentase sebesar 18,59 persen. Jika dibanding dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2008 sebesar 351,97 ribu dengan 20,64 persen, maka telah terjadi penurunan sebesar 27,84 ribu atau sebesar -2,05 persen. Baik dari segi jumlah maupun persentase, jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu antara Maret 2008 hingga Maret 2009 mengalami penurunan sebesar 27,84 ribu atau -2,05 persen, ungkapnya. Jumlah dan persentase tersebut adalah akumulasi jumlah penduduk miskin yang ada di kota dan pedesaan. Kedua-duanya juga mengalami penurunan. Perkotaan mengalami penurunan jumlah penduduk miskin sebesar -14.15 ribu. Rinciannya, Maret 2008 jumlah penduduk miskin di kota sebesar 131.76 ribu. Bulan Maret 2009 turun menjadi 117.60 ribu. Sedangkan di pedesaan telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar -13.69. Rinciannya pada Maret 2008 jumlah penduduk miskin sebesar 220.21 ribu dan Maret 2009 sebesar 206.53 ribu. Dijelaskan oleh Carsadi, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sanga dipengaruhi oleh garis kemiskinan. Sebab penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Provinsi Bengkulu sendiri selama Maret 2008-Maret 2009 terangnya, mengalami kenaikan sebesar 10,80 persen. Pendapatan per kapita per bulan pada Maret 2008 untuk garis kemiskinan sebesar Rp 189.607. Kemudian naik menjadi Rp 210.084 pada Maret 2009, jelasnya. Perubahan garis kemiskinan pendapatab per kapita per bulan ini juga terjadi pada tingkat perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan garis kemiskinan mengalami perubahan sebesar 8.32 persen dari Rp 224.081/kapita/bulan pada Maret 2008 menjadi Rp 242.753/kapita/bulan Maret 2009. Sedangkan dipedesaan terjadi perubahan sebesar 12.57 persen. Rinciannya, Rp. 170.878/kapita/bulan Maret 2008 menjadi Rp 190.351/kapita/bulan Maret 2009. Diakui Carsadi bahwa data kemiskinan yang ditampilkan pihaknya mungkin tidak akan sama dengan apa yang terjadi di lapangan. Namun pihaknya menyakini tidak ada manipulasi data yang disajikan dalam release kali ini. Kita punya metodologi dan terminologi sendiri dalam melakukan publikasi statistik ini dan dapat diyakini kebenarannya karena bukan pesanan jelang pemililihan, tandasnya. Untuk mengukur kemiskinan, BPS terang Carsadi, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pendekatan ini juga dapat menghitung Headcount Index (HI) yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk, terangnya. Sedangkan metode untuk menghitung garis kemiskinan lanjut Carsadi terdiri dari dua komponen yakni garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Penghitungan garis kemiskinan ini dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan sendiri merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minuman, makanan yang disetarakan dengan 2100 k kalori per kapita per hari, katanya.

Data Penduduk Belum Diperbaharui
Anggota DPRD Kota Bengkulu Nurman Suhardi meminta Pemkot Bengkulu melalui instansinya melakukan validasi dan pembaruan terhadap data penduduk. Mengingat data penduduk yang ada saat ini sudah tidak relevan lagi dijadikan acuan. Apalagi Kota Bengkulu akan berulang tahun ke-295, tentunya harus diketahui berapa jumlah penduduknya saat ini. Kita minta data penduduk kota yang valid dan sesuai dengan realitas saat ini bisa diserahkan secepatnya. April mendatang dinas terkait sudah harus siap melakukan pendataan, katanya. Pihaknya juga melalui Komisi I akan membentuk lembaga independen untuk mengawal proses pendataan penduduk tersebut. Tim ini nantinya akan direkrut dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kelompok aktivis mahasiswa. Dewan juga meminta dilakukan pendataan jumlah penduduk miskin. Tapi untuk data penduduk miskin kita serahkan kepada BPS dan Dinkes untuk mendatanya, imbuhnya. (160)